Logo

📘 Materi TWK : Pergerakan Pra Kemerdekaan


1. Pengertian Pergerakan Nasional

Pergerakan nasional adalah periode di mana rakyat Indonesia mulai menyadari pentingnya persatuan dan berorganisasi secara modern untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan, terutama Belanda. Gerakan ini dilakukan secara terstruktur melalui organisasi politik, pendidikan, sosial, dan keagamaan.

2. Fase-Fase Pergerakan Nasional
2.a Fase Awal (1900–1920) – Pergerakan Kooperatif & Pendidikan

Fokus utama pada pendidikan, kebudayaan, dan membangun kesadaran bangsa.

Organisasi Tanggal Berdiri Tokoh Pendiri Tujuan
Budi Utomo 20 Mei 1908 dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo Organisasi pertama berbasis etnis Jawa, bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan
Sarekat Islam 1911 H. Samanhudi, H.O.S. Tjokroaminoto Awalnya perkumpulan pedagang, lalu menjadi organisasi politik besar dengan massa luas
Indische Partij 25 Desember 1912 Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Organisasi nasionalisme radikal pertama yang menuntut kemerdekaan penuh
Muhammadiyah 18 November 1912 KH Ahmad Dahlan Gerakan sosial keagamaan, pendidikan modern berbasis Islam
Taman Siswa 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantara Pendidikan nasional non-diskriminatif sebagai alat perlawanan kultural
2.b Fase Radikal (1920–1930) – Pergerakan Politik & Nasionalisme Kritis

Perjuangan lebih tajam dan terbuka untuk menuntut kemerdekaan penuh, seperti oleh PNI dan Perhimpunan Indonesia.

Organisasi Tanggal Berdiri Tokoh Utama Tujuan & Ciri Khas
Perhimpunan Indonesia (PI) 1925 Mohammad Hatta, Ali Sastroamidjojo Organisasi mahasiswa di Belanda, menyuarakan kemerdekaan melalui diplomasi internasional
Partai Nasional Indonesia (PNI) 4 Juli 1927 Ir. Soekarno Mengusung ideologi nasionalisme & kemerdekaan tanpa kompromi dengan penjajah
Partindo 1931 Sartono, Adam Malik Lanjutan dari PNI setelah pembubaran pasca-penangkapan Soekarno
PNI Baru 1931 Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir Menekankan pendidikan politik rakyat dan perjuangan non-kooperatif
2.c Fase Kooperatif (1930–1942) – Perjuangan Lewat Jalur Hukum & Volksraad

Mengambil jalur kerja sama dengan pemerintah kolonial, seperti yang dilakukan oleh Parindra dan GAPI.

Organisasi Tanggal Berdiri Tokoh Ciri & Tujuan
Parindra 25 Desember 1935 Soetomo Meningkatkan pendidikan & sosial ekonomi rakyat, ikut Volksraad (DPR kolonial)
Gerindo 24 Mei 1937 A.K. Gani, Amir Syarifudin Nasionalis-demokrat, menentang fasisme dan menjalin hubungan internasional
GAPI 21 Mei 1939 Gabungan banyak partai Menuntut Indonesia merdeka dalam waktu 10 tahun, dan DPR asli (parlemen Indonesia)
3. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan utama untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, terutama menyusun dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar.

  • Ketua: Dr. Radjiman Wedyodiningrat
  • Jumlah anggota: 62 orang dari berbagai daerah dan latar belakang

Sidang-sidang BPUPKI:

  • Sidang Pertama (29 Mei – 1 Juni 1945): Membahas dasar negara. Tiga tokoh yang mengemukakan gagasan:
    • Mr. Muhammad Yamin: Lima asas dasar negara secara historis dan kebudayaan
    • Prof. Dr. Soepomo: Negara integralistik
    • Ir. Soekarno: Pancasila (1 Juni 1945)
  • Masa antara sidang: Dibentuk Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta (22 Juni 1945) sebagai kompromi antara golongan nasionalis dan Islam.
  • Sidang Kedua (10–16 Juli 1945): Membahas rancangan UUD, bentuk negara (negara kesatuan), dan wilayah Indonesia merdeka.

Peran BPUPKI sangat penting dalam merancang fondasi awal negara Indonesia, termasuk dalam menyatukan berbagai ideologi untuk membentuk negara merdeka yang demokratis.

4. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jepang sebagai kelanjutan dari BPUPKI. Lembaga ini bertugas untuk menindaklanjuti hasil-hasil BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan secara konkret.

  • Ketua: Ir. Soekarno
  • Wakil Ketua: Drs. Mohammad Hatta
  • Jumlah anggota awal: 21 orang (kemudian ditambah 6 anggota tanpa seizin Jepang)

Sidang-sidang PPKI:

  • Sidang Pertama (18 Agustus 1945):
    • Mengesahkan UUD 1945
    • Menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden
  • Sidang Kedua (19 Agustus 1945):
    • Menetapkan 12 Kementerian dan 8 Provinsi sebagai pembagian wilayah Indonesia
  • Sidang Ketiga (22 Agustus 1945):
    • Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal sementara
    • Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai cikal bakal TNI
    • Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai wakil rakyat daerah dan pusat

PPKI berperan sebagai lembaga politik tertinggi menjelang dan sesudah kemerdekaan yang meletakkan struktur awal pemerintahan Indonesia secara formal.

5. Kesimpulan

Pergerakan nasional Indonesia merupakan salah satu fase paling penting dalam sejarah perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan panjang yang mencerminkan perkembangan kesadaran politik, sosial, dan nasionalisme rakyat Indonesia terhadap penjajahan.

Dimulai dari fase awal yang menekankan pentingnya pendidikan dan kebudayaan sebagai fondasi kesadaran bangsa, gerakan nasional terus berkembang menjadi fase radikal yang penuh semangat perjuangan dan perlawanan terhadap kolonialisme, hingga akhirnya masuk ke dalam fase kooperatif yang mencoba menggunakan jalur legal dan diplomatik melalui Volksraad serta kerja sama terbatas dengan penjajah.

Organisasi-organisasi yang terbentuk dalam tiap fase tidak hanya menjadi alat perjuangan, tetapi juga wadah pembentukan identitas nasional. Sosok-sosok seperti Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir, Ki Hajar Dewantara, H.O.S. Tjokroaminoto, dan lainnya menjadi simbol pergerakan yang menginspirasi generasi bangsa selanjutnya.

Puncak dari seluruh upaya ini terjadi dengan dibentuknya BPUPKI dan PPKI yang memformulasikan dasar negara, konstitusi, dan struktur pemerintahan. Inilah langkah terakhir sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Makna dari pergerakan nasional ini sangat dalam: Ia bukan sekadar perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga perjuangan ide, nilai, dan cita-cita untuk membentuk bangsa yang merdeka, berdaulat, dan berkeadilan.

Semangat nasionalisme, persatuan, dan keberanian yang ditunjukkan dalam pergerakan nasional harus terus diwariskan dan diaktualisasikan oleh generasi muda masa kini sebagai bentuk bela negara dan cinta tanah air dalam menghadapi tantangan zaman modern.