TWK - UUD RIS dan UUDS

📘 Materi TWK : UUD RIS dan UUDS

1. Sejarah Konstitusi RI

Pengertian: Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan negara. Indonesia telah mengalami beberapa perubahan konstitusi sejak kemerdekaan.

Tujuan: Memahami perkembangan sejarah dan isi konstitusi RI dari masa ke masa.

Konstitusi	Masa Berlaku	Bentuk Negara	Sistem Pemerintahan	Jumlah Bab/Pasal	Keterangan
UUD 1945 (Asli)	17 Agustus 1945 – 27 Desember 1949	Negara Kesatuan	Presidensial	16 Bab, 37 Pasal + Aturan Tambahan & Peralihan	Ditetapkan oleh PPKI. Merupakan konstitusi pertama RI setelah kemerdekaan.
UUD RIS	27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950	Negara Serikat	Parlementer Semi-Federal	6 Bab, 197 Pasal	Diterapkan saat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat setelah Konferensi Meja Bundar (KMB).
UUDS 1950	17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959	Negara Kesatuan	Parlementer	6 Bab, 146 Pasal	Bersifat sementara hingga terbentuknya UUD baru oleh Konstituante (yang akhirnya gagal dibentuk).
UUD 1945 (Dekrit 5 Juli 1959)	5 Juli 1959 – sekarang	Negara Kesatuan	Presidensial	Pasca Amandemen: 21 Bab, 73 Pasal	Dikembalikan melalui Dekrit Presiden Soekarno. Diamandemen 4 kali pada era Reformasi (1999–2002).

2. UUD RIS (1949)

Pengertian: UUD RIS adalah konstitusi negara federal yang digunakan ketika Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda.

Bentuk Negara: Serikat (Federal)

Sistem Pemerintahan: Parlementer dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Isi Pokok:

Hak-hak asasi manusia dijamin secara luas
Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian
Adanya Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif

Jumlah: 6 Bab, 197 Pasal

Keterangan: Digunakan selama kurang lebih 8 bulan. Banyak pihak tidak puas karena menganggap sistem federal buatan Belanda (rekayasa politik).

3. UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara)

Pengertian: UUDS 1950 adalah konstitusi sementara setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

Bentuk Negara: Kesatuan

Sistem Pemerintahan: Parlementer

Isi Pokok:

Presiden hanya simbol kepala negara
Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya
Parlemen berkuasa atas jalannya pemerintahan
DPR dan Senat sebagai lembaga legislatif

Jumlah: 6 Bab, 146 Pasal

Keterangan: Disebut “sementara” karena direncanakan digantikan oleh UUD tetap dari hasil sidang Konstituante yang akhirnya gagal.

4. Kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden

Pengertian: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk mengakhiri kebuntuan politik akibat kegagalan Konstituante menetapkan UUD baru.

Isi Dekrit:

Membubarkan Konstituante
Menetapkan kembali berlakunya UUD 1945
Menegaskan pembentukan MPRS dan DPAS

Dampak:

UUD 1945 kembali diberlakukan sebagai konstitusi resmi
Sistem pemerintahan berubah kembali menjadi presidensial
Menjadi dasar hukum hingga sekarang dengan 4 kali amandemen (1999–2002)

Jumlah Pasal setelah Amandemen: 21 Bab, 73 Pasal + Aturan Tambahan & Peralihan

Setelah mempelajari materinya, yuk kita coba latihan soal (klik tombol hijau)

📝 Latihan Soal :

UUD RIS dan UUDS

Materi TWK yang bisa kamu pelajari: